Foto : Budiyono SH. (ist)
TJI,BANGKABELITUNG – Sebagaimana aturan yang telah ditetapkan jika kotak kosong unggul dari pasangan calon (Paslon) tunggal saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di suatu daerah (Gubernur, Bupati & Walikota) maka pelaksanaan Pilkada pun akan dilaksanakan kembali pada tahun berikutnya (2025).
Bahkan pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan DPR telah menyepakati jika pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 mendatang menggunakan dana APBD termasuk dana bantuan pemerintah pusat melalui APBN pusat.
Namun perihal pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 apabila dibebankan kepada APBD daerah justru kini menuai sorotan dari seorang inisiator simpatisan Kotak Kosong Kabupaten Bangka, Budiyono SH juga sekaligus selaku ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Perkumpulan Putra Putri Tempatan (Perpat) Kabupaten Bangka.
Pasalnya, Budiyono justru menyangsikan terkait wacana tersebut. Sebab, menurutnya bagaimana mungkin pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 nanti bisa terlaksana dengan baik dan lancar sesuai harapan masyarakat lantaran kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bangka saat ini masihlah mengalami defisit anggaran dampak defisit pada tahun 2023 lalu dan Paslon Bupati Bangka 2024 (Mulkan-Ramadian) justru diungguli oleh kotak kosong.
“Nah logikanya apa mungkin terlaksana jika mengacu hasil dari kesepakatan lembaga KPU dengan DPR RI di pusat menetapkan dalam pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 nanti dibebankan kepada APBD Pemkab Bangka meski bantuan dana dari APBN pusat?. Sementara sebagian masyarakat di Kabupaten Bangka tahu jika kondisi APBD Pemkab Bangka saat ini masih mengalami defisit,” terang Budiyono.
Menurut Budiyono, justru yang menjadi akar persoalan antara lain kepentingan partai politik (Parpol), bahkan sejumlah parpol pendukung Paslon Tunggal dinilainya lebih mengedepankan ego politik dibanding keinginan dan harapan masyarakat khususnya di daerah Kabupaten Bangka termasuk kepentingan para wakil rakyat yang kini duduk di legislatif pun dinilainya menjadi salah satu faktor munculnya pilihan alternatif lain di kalangan masyarakat yakni kolom kosong saat Pilkada Bangka 2024.
“35 anggota dewan (DPRD Kabupaten Bangka — red) termasuk 10 parpol yang mendukung Paslon Tunggal (Mulkan & Ramadian – red) harus bertanggung jawab terhadap Pilkada Ulang 2025 nanti. Sebab merekalah penyebab lahirnya kotak kosong ini,” tegas Budiyono.
Sebaliknya, hal ini tak mungkin akan terjadi atau munculnya pilihan kotak kosong selain Paslon Tunggal (Mulkan & Ramadian) jika parpol termasuk para wakil rakyat yang kini duduk di DPRD Kabupaten Bangka terkesan telah mengesampingkan nilai-nilai demokrasi dan bukan sebaliknya menjujung tinggi nilai-nilai demokrasi.
“Coba seandainya mereka (Parpol & wakil rakyat — red) tidak serakah dan menjunjung tinggi nilai demokrasi maka tidak akan lahir ‘kolom kosong’ atau kotak kosong sebagai alternatif pilihan lainnya bagi masyarakat di Kabupaten Bangka pada Pilkada Bupati Bangka kemarin,” tandasnya.
Tak cuma itu, Budiyono pun sempat menyinggung perihal kinerja mantan Bupati Bangka sebelumnya dalam memimpin roda pemerintahan di Kabupaten Bangka hingga menyebabkan defisit anggaran hingga mencapai angka Rp 147 Miliar.
Akibat kondisi ini pula (defisit anggaran), para tenaga honorer termasuk PNS di wilayah Pemkab Bangka masing-masing dilakukan pemotongan gaji atau TPP sebesar 50%.
*Pangkas Gaji Dewan Untuk Pilkada Ulang 2025 Di Kabupaten Bangka
Begitu pula dalam Pilkada Bupati Bangka 2024 lalu hasilnya justru diungguli kolom kosong atau kotak kosong, hal ini menurutnya justru menggambarkan sikap protes dan kekecewaan sebagian besar masyarakat terhadap parpol yang hanya mengusung Paslon Tunggal.
Bahkan Pilkada Bupati Bangka 2024 meski terlaksana dengan lancar namun Budiyono menilai justru kepentingan parpol telah membunuh hak-hak demokrasi rakyat khususnya masyarakat di Kabupaten Bangka.
“Saya pikir wajib 35 anggota dewan itu dan 10 parpol bertanggung jawab atas semua ini. Nanti dalam pelaksanaan Pilkada Ulang 2025 nanti menggunakan uang para anggota dewan yang terpilih kemarin. Nah solusinya gaji atau pun uang perjalanan dinas tiap-tiap anggota dewan itu dipangkas saja,” tegasnya lagi.
Oleh karenanya peran Pj Bupati Bangka saat ini dijabat oleh Harus AP menurutnya sangatlah menentukan Pilkada Ulang 2025 nanti terlaksana dengan baik dan lancar dengan catatan Pj Bupati Bangka harus memiliki sikap tegas serta berani mengambil keputusan demi kepentingan tegaknya demokrasi di kalangan masyarakat Kabupaten Bangka.
“Saya Budiyono menyatakan sepakat bersama masyarakat apabila gaji anggota dewan Bangka dilakukan pemotongan demi tegaknya demokrasi di wilayah Kabupaten Bangka ini,” tegas Budiyono.
Sekedar diketahui, saat Pilkada 2024 pasangan tunggal bupati-wakil bupati Bangka, Mulkan-Ramadian. Keduanya kalah usai hanya meraup 50.443 perolehan suara atau 42,75 persen berbanding 57,25 persen.
*Bang Koko Ucapkan Terima Kasih Kemenangan Kotak Kosong di Pilkada Bupati Bangka 2024
Kemenangan kotak kosong (Koko) dalam Pilkada Bupati Bangka 2024 menuai apresiasi sebagian besar para simpatisan ‘Koko’.
Bang Koko selaku ketua Kobar Kabupaten Bangka pun tak lupa mengucapkan ungkapan rasa terima kasihnya atas perhatian dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada Bupati Bangka 2024 hingga kotak kosong pun unggul dibanding Paslon tunggal (Mulkan-Ramadian).
“Saya selaku ketua Kobar Bang Koko mengucapkan terima kasi kepada seluruh relawan Bang Koko yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, saya ucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan sumbangsihnya,” ungkap Joko Handoko SH selaku ketua Kobar kepada tim jejaring RMN belum lama ini.
Begitu pula Handoko tak lupa memberikan apresiasinya kepada relawan-relawan dimana pun berada atas bantuan dari para donatur kobar Bang Koko ini dapat berjalan.
“Berkat dukungan dan partisipasinya dari masyarakat semua kita dapat mengembalikan demokrasi dikabupaten bangka ini. Artinya disinilah kita dapat melihat kekuasaan itu sebenarnya bukannya berada pada kekuasaan partai tertingg melainkan kekuasaan itu sebenarnya ada ditangan rakyat,” tegas Handoko.
Diakuinya jika pergerakan relawan Koko di Kabupaten Bangka ini memang sangat unit dak tidak semasif di kupaten lainnya, relawan Koko di kabupaten Bangka tidak pernah melakukan kampanye di seluruh kecamatan maupun desa akan tetapi relawan koko kabupaten bangka hanya bergerak seperti tim KOPASUS artinya bergerak dengan senyap di seluruh medan dan mengakar ke bawah tanpa diketahui oleh pihak lawan.
Kembali ditegaskanya, relawan Koko Kabupaten Bangka ini bergerak tanpa bayaran karena memang tidak banyak dana untuk melakukan kampanye, sehingga tidak pernah adanya kampanye.
“Tapi Syukur alhamdulillah berdasarkan perhitungan quick count dan perhitungan internal yang didapat oleh relawan bahwa kolom kosong dinyatakan unggul dalam perolehan suara di Kabupaten Bangka,” tegasnya.
Oleh karenanya ia menghimbau kepada seluruh relawan agar tetap sabar menunggu hasil pleno KPU, kalau ada penetapan hasil pleno menyatakan jika kolom kosong unggul, Insya Allah kami akan mengadakan acara syukuran atas kemenangan ini,” tandasnya. (RMN/TJI team)
