DPR Resmi Sahkan UU Perampasan Aset, Koruptor Terancam Kehilangan Harta
TJI,JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Undang-Undang (UU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah melalui proses pembahasan panjang yang telah dinantikan masyarakat selama kurang lebih 18 tahun.
Undang-undang ini menjadi salah satu instrumen hukum untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya, khususnya melalui mekanisme pengembalian aset yang diduga berasal dari hasil kejahatan.
Salah satu substansi penting dalam UU tersebut adalah dimungkinkannya perampasan aset tanpa harus menunggu adanya putusan pidana terhadap pelaku atau dikenal dengan istilah non-conviction based asset forfeiture.
Mekanisme tersebut dapat diterapkan dalam kondisi tertentu, antara lain ketika tersangka atau terdakwa meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, pelaku tidak diketahui, atau tidak diketahui keberadaannya.
Namun, mekanisme tersebut bukan berarti aparat dapat mengambil aset secara sepihak. Berdasarkan ketentuan undang-undang, perampasan tetap harus melalui proses hukum di pengadilan negeri atas permohonan jaksa.
Untuk mekanisme tanpa putusan pidana, aset yang menjadi objek perampasan harus memenuhi nilai minimum Rp1 miliar. Ketentuan nilai tersebut dapat mengalami perubahan melalui Peraturan Pemerintah.
Pihak yang merasa memiliki hak atau dirugikan juga tetap diberikan ruang untuk mengajukan keberatan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain tindak pidana korupsi, UU Perampasan Aset juga mencakup sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk perdagangan orang serta penipuan dan penggelapan berbasis teknologi informasi atau yang berdampak luas. Sementara itu, tindak pidana perpajakan tidak dimasukkan dalam cakupan akhir undang-undang tersebut.
Dari sisi kelembagaan, regulasi ini juga mengatur pembentukan badan pengelola aset serta badan yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perampasan dan pengelolaan aset.
Ketua DPR RI Puan Maharani sebelumnya menyampaikan bahwa pengesahan regulasi tersebut diharapkan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menyebut pengaturan perampasan aset menjadi bagian penting dalam upaya memulihkan kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana. (TJI/Ryn)
Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan akan mematuhi ketentuan undang-undang yang telah disahkan. Lembaga antirasuah tersebut juga akan mempelajari substansi pengaturannya agar pelaksanaannya sejalan dengan tugas pemberantasan korupsi dan pemulihan keuangan negara.
Meski demikian, pengesahan UU tersebut turut mendapat perhatian dari kalangan masyarakat sipil. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengingatkan pentingnya pembatasan kewenangan aparat secara jelas, perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik, serta pengawasan yang ketat terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset.
YLBHI juga menyoroti pentingnya memastikan badan pengelola maupun badan pengawas tidak menjadi pusat kekuasaan baru yang berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang.
Dengan disahkannya regulasi tersebut, pelaksanaannya menjadi perhatian penting, terutama dalam memastikan upaya pemulihan aset hasil tindak pidana berjalan secara efektif, transparan, akuntabel, serta tetap menjamin perlindungan hak masyarakat dan kepastian hukum.
Pengawasan terhadap aparat dan lembaga pelaksana juga menjadi bagian penting agar kewenangan perampasan aset tidak disalahgunakan dan tetap berjalan sesuai prinsip negara hukum. (TJI,Ryn)