TJI, SULAWESI SELATAN – Jaksa Agung RI ST Burhanuddin meminta seluruh jajaran Kejaksaan meningkatkan kehati-hatian dan kualitas pembuktian perkara menyusul berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2026 yang menegaskan tidak tersedianya upaya hukum banding maupun kasasi terhadap putusan bebas.
Penegasan tersebut disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) nasional Staf Ahli Jaksa Agung yang diikuti Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Sulawesi Selatan, Prihatin, didampingi Asisten Tindak Pidana Umum (Aspidum) Teguh Suhendro, secara daring dari Kantor Kejati Sulsel, Selasa (17/11/2026).
FGD bertema“Konsekuensi Berlakunya SEMA Nomor 04 Tahun 2026 terhadap Upaya Hukum Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas” tersebut bertujuan menyamakan pemahaman mengenai ketentuan hukum terbaru sekaligus memperkuat koordinasi antarlembaga peradilan.
Dalam arahannya, ST Burhanuddin menekankan pentingnya pembenahan penanganan perkara sejak tahap prapenuntutan, penyusunan dakwaan hingga pembuktian di persidangan. Setiap perkara harus didukung konstruksi hukum yang tepat, alat bukti sah dan memadai, serta strategi penuntutan yang profesional.
“Ketika kesempatan untuk mengoreksi tidak ada lagi tersedia, memastikan setiap proses berjalan dengan benar sejak awal merupakan bentuk pertanggungjawaban tertinggi seorang penuntut umum,” tegas Jaksa Agung.
Sementara itu, Ketua Panitia sekaligus Staf Ahli Jaksa Agung, Hermon Dekristo, mengatakan perubahan aturan tersebut menuntut Kejaksaan melakukan pembenahan internal, terutama dalam meningkatkan kapasitas penuntutan serta kualitas penyusunan surat dakwaan dan tuntutan.
Jaksa Agung berharap FGD tersebut menghasilkan rekomendasi konkret sebagai bahan penyusunan pedoman teknis penuntutan guna memperkuat profesionalisme dan akuntabilitas jajaran Adhyaksa.
(sumber: Kasi Penkum Kejati Makassar/TJI)