Temui Prabowo di Istana, Gibran Nyatakan Niat Mengundurkan Diri Dari Jabatan Wapres
TJI,JAKARTA – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan telah menyampaikan niatnya mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Kabar tersebut dikonfirmasi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” ujar Prasetyo.
Pertemuan empat mata tersebut berlangsung sekitar 2,5 jam. Prasetyo meluruskan informasi yang menyebut Presiden menolak niat tersebut. Menurutnya, Presiden justru memberikan sejumlah saran.
“Tidak benar dalam pertemuan itu kalau Bapak Presiden kemudian menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” kata Prasetyo.
Dalam pertemuan yang sama, Gibran juga memohon diberi kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Hingga Selasa sore, pengunduran diri tersebut belum bersifat resmi. Sekjen PROJO Freddy Damanik menegaskan belum ada surat pengunduran diri formal yang diajukan. Senada, Prasetyo Hadi juga menyebut, “Belum ada suratnya.”
Gibran sendiri masih menjalankan tugas kenegaraan. Pada Selasa sore, ia tetap mendampingi Presiden Prabowo dalam acara penganugerahan gelar Pahlawan Nasional di Istana Negara.
Niat mundur tersebut mencuat di tengah tekanan politik yang meningkat. Di DPR, sekitar 50 anggota dari enam fraksi dilaporkan meneken usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik dokumen pendidikan Gibran.
Hal ini berkaitan dengan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026 yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran tidak sah dan batal demi hukum, serta putusan MK sebelumnya yang menyatakan tidak menemukan dokumen bukti kelulusan setara SMA.
Jika pengunduran diri tersebut terealisasi dan terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, mekanisme penggantinya telah diatur dalam konstitusi.
Bagaimana aturan pengganti Wapres?
Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945:
1. Presiden mengusulkan dua calon Wakil Presiden kepada MPR.
2. MPR menggelar sidang untuk memilih salah satu dari dua calon tersebut.
3. Pemilihan dilakukan paling lambat 60 hari setelah terjadi kekosongan jabatan.
4. Wapres terpilih akan melanjutkan sisa masa jabatan yang sedang berjalan.
Artinya, pengganti Gibran tidak otomatis ditentukan oleh Presiden maupun dipilih langsung melalui pemilu, tetapi melalui mekanisme pemilihan di MPR dari dua nama yang diajukan Presiden.
Adapun sejumlah nama yang mulai diperbincangkan sebagai opsi pengganti Gibran:
– Sugiono – Menko PMK
– Ahmad Muzani – Ketua MPR RI
– Teddy Indra Wijaya – Sekretaris Kabinet
– Prasetyo Hadi – Menteri Sekretaris Negara.
– Sjafrie Sjamsoeddin – Menteri Pertahanan.
– Sufmi Dasco Ahmad – Wakil Ketua DPR RI.
(TJI/red)
