Hangga Bongkar Persoalan Dua Proyek dalam Eksepsi Kasus IMOT
TJI,BANGKABELITUNG – Tim penasihat hukum terdakwa Hen menyoroti sejumlah hal dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terkait perkara dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan Integrated Modular Operating Theatre (IMOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Keberatan tersebut disampaikan Advokat Hangga Oktafandany, S.H. saat membacakan nota perlawanan atau eksepsi dalam persidangan di Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkalpinang.
Dalam pembelaannya, Hangga menilai surat dakwaan belum menguraikan secara lengkap fakta mengenai pelaksanaan dua proyek berbeda yang berlangsung secara bersamaan, yakni pengadaan MOT dan pembangunan konstruksi gedung IMOT.
Menurutnya, keberadaan dua proyek tersebut merupakan bagian penting yang seharusnya dijelaskan secara utuh dalam dakwaan, termasuk dokumen tender LPSE dan dokumen pendukung lainnya.

“Dalil dakwaan tidak dilandasi uraian peristiwa sebenarnya bahwa ketika itu ada dua proyek berjalan sekaligus. Satunya pengadaan MOT dan satunya lagi konstruksi bangunan IMOT,” ujar Hangga dalam pembacaan eksepsinya.
Ia juga mempertanyakan alasan tidak terealisasinya tujuan pengadaan MOT sebagai fasilitas ruang operasi jantung sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit.
Hangga menilai, fakta mengenai proyek konstruksi gedung IMOT perlu diungkap secara menyeluruh. Sebab, menurutnya, bangunan tersebut masih berdiri di lingkungan RSUD Soekarno.
Dalam eksepsinya, ia bahkan menyampaikan dugaan adanya perlakuan berbeda terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam dua proyek tersebut.
“Untuk konstruksi gedung MOT, penyedia dan pihak terkait lainnya tidak diapa-apakan. Bahkan sekadar diperiksa menjadi saksi pun tidak. Berbeda dengan proyek pengadaan MOT, pihak-pihak terkait bukan hanya diperiksa, melainkan ditangkap, ditahan, dan ditetapkan sebagai tersangka,” ungkapnya.
Selain itu, Hangga mempertanyakan relevansi penerapan Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 terhadap kliennya (terdakwa Hen). Menurutnya, ketentuan tersebut mengatur persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, sedangkan Hendy disebutnya bertindak sebagai pribadi dan bukan penyedia proyek konstruksi maupun pengadaan MOT.

Ia menjelaskan, pekerjaan konstruksi bangunan MOT dilaksanakan oleh perusahaan konstruksi tersendiri dengan pagu anggaran berbeda. Sementara penyediaan prasarana rumah sakit, menurut argumentasi penasihat hukum, merupakan tanggung jawab pihak rumah sakit melalui anggaran tersendiri.
Persyaratan teknis bangunan sebagaimana Permenkes Nomor 24 Tahun 2016 dikerjakan oleh penyedia perseroan konstruksi lain secara mandiri. Sedangkan prasarana rumah sakit dikerjakan oleh pihak RSUD Soekarno dengan pagu anggaran berbeda,” kata Hangga.
Atas dasar itu, ia mempertanyakan mengapa tanggung jawab atas persoalan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit justru dibebankan kepada Hen.
Hangga juga menyoroti pengadaan gas medis, instalasi listrik medis, dan fasilitas penunjang lainnya yang menurutnya merupakan bagian dari prasarana rumah sakit.
Menurutnya, apabila terdapat persoalan dalam penyediaan maupun pemenuhan fasilitas tersebut, tanggung jawab masing-masing pihak yang terlibat perlu ditelusuri secara proporsional.
Lebih lanjut, penasihat hukum menilai uraian dalam surat dakwaan menunjukkan bahwa pelaksanaan proyek-proyek tersebut melibatkan sejumlah perusahaan dan pihak rumah sakit, bukan semata-mata dilakukan oleh terdakwa secara pribadi.
Melalui nota perlawanan tersebut, tim penasihat hukum meminta majelis hakim mencermati kembali konstruksi dakwaan, termasuk keterkaitan peran masing-masing pihak, pembagian tanggung jawab, serta kelengkapan pengungkapan fakta mengenai dua proyek yang berjalan bersamaan.
Seluruh keberatan tersebut merupakan argumentasi tim penasihat hukum yang selanjutnya akan dipertimbangkan majelis hakim dalam proses pemeriksaan perkara.
Persidangan perkara ini masih berlanjut dengan agenda pemeriksaan dan tanggapan para pihak sesuai tahapan hukum acara pidana. (TJI/Taufik/Fitra)