Tiga Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Alkes RSUD Soekarno Jalani Sidang Dakwaan
TJI,BANGKA BELITUNG – Perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan (alkes) berupa Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, mulai memasuki tahap persidangan dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Sidang yang digelar di Ruang Garuda Pengadilan pada pukul 10.00 WIB tersebut dipimpin majelis hakim yang terdiri dari tiga orang hakim. Persidangan berlangsung relatif sepi tanpa banyak pengunjung.
Perkara ini berkaitan dengan pengadaan fasilitas MOT Tahun Anggaran 2021 yang bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan nilai anggaran mencapai sekitar Rp5,7 miliar.

Adapun tiga terdakwa dalam perkara tersebut yakni Hen, AH, dan AY. Dalam persidangan, terdakwa Hen didampingi tim penasihat hukum Hangga Oktafandany, SH, Tanwin, SH, dan Dr. Wari Kartika, SH.
Saat sidang dimulai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) di hadapan majalis hakim mengungkap sejumlah dugaan penyimpangan dalam perkara tindak pidana korupsi pengadaan alat kesehatan berupa Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Tahun Anggaran 2021.
Dalam pembacaan dakwaan, JPU menyebut pengadaan senilai sekitar Rp5,7 miliar tersebut diduga tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Penyusunan spesifikasi teknis, Kerangka Acuan Kerja (KAK), hingga Harga Perkiraan Sendiri (HPS) disebut melibatkan pihak perusahaan penyedia, padahal menurut jaksa hal tersebut merupakan tanggung jawab Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
JPU juga mengungkap dugaan manipulasi dokumen penawaran, termasuk pencantuman nama tenaga ahli dan tenaga teknis yang disebut tidak mengetahui bahwa identitas mereka digunakan dalam dokumen perusahaan.
Selain itu, pelaksanaan pekerjaan diduga tidak sesuai perencanaan. Ruangan MOT yang semula direncanakan berada di lantai satu Gedung A justru dipindahkan ke lantai tiga. Lokasi tersebut disebut tidak memenuhi standar luas ruangan serta belum dilengkapi sarana pendukung, seperti instalasi listrik, tata udara, gas medik, dan vakum medik.
Akibat kondisi tersebut, fasilitas MOT yang telah dibayarkan 100 persen itu disebut tidak layak fungsi dan tidak dapat dimanfaatkan untuk tindakan operasi.

Dalam dakwaannya, jaksa menyebut perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp5.161.845.454 berdasarkan hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tertanggal 28 Agustus 2024.
JPU juga menguraikan dugaan aliran keuntungan, yakni sebesar Rp553.335.454 kepada terdakwa AY, Rp4.638.450.450 kepada Hen melalui PT Redosko Pranaa Dipta, serta Rp4.843.800 kepada AH.
Atas uraian tersebut, JPU mendakwa para pihak dengan dugaan tindak pidana korupsi, dengan penerapan pasal primer dan subsider sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Seluruh uraian tersebut merupakan materi dakwaan jaksa yang selanjutnya akan diuji melalui proses pembuktian di persidangan.
Usai pembacaan dakwaan, ketua majelis hakim memberikan kesempatan kepada masing-masing tim penasihat hukum untuk menyampaikan sikap terhadap surat dakwaan JPU.
Penasihat hukum terdakwa AY meminta waktu untuk mempelajari dakwaan. Ketiga tim kuasa hukum terdakwa kemudian pun sepakat meminta waktu selama satu minggu guna menyiapkan perlawanan atau eksepsi terhadap dakwaan jaksa.
Majelis hakim selanjutnya menetapkan persidangan lanjutan pada Jumat, (20/11/2026) mendatang pukul 08.30 WIB, dengan agenda penyampaian sikap atau tanggapan dari pihak penasihat hukum terdakwa terhadap surat dakwaan JPU.
* Hangga Oktafandany SH : “Sidang Hari Ini Sebagai Langkah Awal Kepastian Hukum”
Sementara itu, Hangga Oktafandany SH selaku kuasa hukum terdakwa Hen, ia menyambut baik pelaksanaan persidangan yang akhirnya bergulir setelah perkara tersebut berlangsung cukup lama.
Menurut Hangga, pihaknya mengapresiasi jajaran kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan karena perkara tersebut kini telah memasuki tahap persidangan sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

“
Kami berterima kasih kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan karena pada akhirnya perkara ini disidangkan. Artinya, kita akan mendapatkan kepastian hukum. Perkara ini sudah cukup lama bergulir, bahkan bertahun-tahun,” ujar Hangga diwawancarai usai persidangan, Senin (16/11/2026) siang.
Ia menambahkan, pihaknya akan menggunakan hak hukum untuk mengajukan perlawanan atau eksepsi pada persidangan berikutnya yang dijadwalkan Jumat, 20 November 2026.
Melalui langkah tersebut, tim penasihat hukum lainnya terdakwa Hen akan menyampaikan pandangan dan konstruksi persoalan berdasarkan versi pihaknya sebagai tanggapan atas uraian dakwaan yang telah disampaikan JPU.
“Pada agenda berikutnya hari Jumat, kami akan mengajukan perlawanan untuk mendudukkan persoalan dari versi kami,” tutup Hangga. (TJI/Ryn/Fit)