Penasihat Hukum Terdakwa Soroti Dugaan Kerusakan Konstruksi Gedung MOT RSUD Soekarno
TJI,BANGKABELITUNG – Penasihat hukum terdakwa Hen dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) senilai Rp5,7 miliar di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, Air Anyir, Kabupaten Bangka, Provinsi Kep Bangka Belitung menyoroti dugaan permasalahan konstruksi bangunan gedung yang disebut menjadi salah satu faktor penyebab kerusakan peralatan kesehatan tersebut.
Advokat Hangga Oktafadany SH, penasihat hukum terdakwa dari Kantor Hukum Hangga OF, menyampaikan jika kerusakan alat kesehatan MOT tersebut menurut pihaknya bukan disebabkan oleh ketidaksesuaian standar kualitas produk yang disediakan perusahaan vendor (perusahaan penyedia barang/jasa).
Ia justru menduga persoalan utama berkaitan dengan kondisi konstruksi gedung tempat peralatan tersebut ditempatkan.
Menurut Hangga, pada saat itu terdapat dua bangunan yang dibangun di lingkungan RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno. Salah satunya merupakan gedung laboratorium MOT yang menjadi lokasi penempatan peralatan kesehatan tersebut.
Ia menduga terdapat persoalan pada konstruksi gedung MOT yang perlu mendapat perhatian dalam mengungkap penyebab kerusakan alat kesehatan sekaligus perkara hukum yang kini menjerat kliennya berinisial Hen.
Hangga juga mengungkapkan adanya sejumlah kerusakan pada bangunan, termasuk kebocoran di beberapa bagian gedung. Kondisi tersebut, menurutnya, patut ditelusuri lebih lanjut untuk mengetahui kaitannya dengan kerusakan peralatan MOT.
Lebih lanjut, ia menyayangkan belum adanya penetapan tersangka dari pihak kontraktor yang bertanggung jawab atas pembangunan gedung baru untuk laboratorium MOT tersebut.
“Gedungnya rusak dan bocor kontraktor tidak ditangkap. Yang ditangkap klien aku (Hen – red),” ucap Hangga kepada wartawan, Rabu (18/11/2026) di gedung Pengadilan Negeri Kelas IA Pangkal Pinang, saat itu ia didampingi rekannya, advokat Tanwin SH dan dr Wari Sartika SH.
Menurutnya, aspek pembangunan fisik gedung juga perlu ditelusuri secara menyeluruh agar pengungkapan perkara ini tidak hanya berfokus pada pengadaan peralatan kesehatan (MOT).
Pihak penasihat hukum berharap seluruh aspek yang berkaitan dengan pengadaan, kualitas peralatan, hingga konstruksi bangunan dapat diperiksa secara objektif sehingga duduk perkara menjadi terang.
Sementara itu, dugaan mengenai keterkaitan kerusakan alat kesehatan dengan kondisi konstruksi gedung serta tanggung jawab pihak kontraktor masih merupakan pandangan penasihat hukum yang perlu diuji melalui pembuktian di persidangan.
Sekadar diketahui, perkara dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat kesehatan Modular Operating Theatre (MOT) atau Modular Operating Theatre (MOT) di RSUD Dr. (H.C.) Ir. Soekarno, ini awalnya ditangani penyidik Subdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Kepulauan Bangka Belitung.
Dalam proses penyidikan, polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya kini berstatus terdakwa dan tengah menjalani proses persidangan di pengadilan.
Masing-masing berinisial AH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); AY selaku Direktur PT Bakti Wira Husada (BWH) selaku pihak penyedia; serta Hen sebagai Direktur PT Redosko Pranadipa (RDP) selaku perusahaan pendukung.
Saat ini, perkara dugaan korupsi pengadaan alkes MOT tersebut masih bergulir di meja hijau. Agenda persidangan kedua dijadwalkan berlangsung pada pekan depan di pengadilan setempat. (TJI/Tim)