Kapolri Suyudi Ario Seto Mutasi Sejumlah Pati-Pamen, Tarik Dua Komjen dari KSP
TJI,JAKARTA – Kepala Kepolisian RI Jenderal Suyudi Ario Seto kembali melakukan rotasi dan mutasi terhadap Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) di lingkungan Polri. Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2515/XI/KEP./2026 tertanggal 9 November 2026.
Dalam telegram tersebut, Kapolri menarik penugasan dua Perwira Tinggi dari Kantor Staf Presiden (KSP), yakni Komisaris Jenderal (Komjen) Syahar Diantono dan Komjen Yudi Gustiawan.
Syahar Diantono selanjutnya ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Pengkajian dan Pengembangan (Jianbang) Lemdiklat Polri. Sementara Yudi Gustiawan ditugaskan sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Gadikwa Lemdiklat Polri.
Selain itu, Kapolri juga merotasi jabatan Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri. Brigjen Moh. Irhamni yang sebelumnya menjabat Dirtipidter, kini dimutasi sebagai Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat II Bareskrim Polri. Jabatan Dirtipidter akan diisi oleh Kombes Bismo Teguh Prakoso yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Reserse Kriminal Narkoba Polda Metro Jaya.
Mutasi ini dilakukan di tengah penanganan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Bareskrim Polri sebelumnya telah menetapkan empat tersangka dalam kasus tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kepala Divisi Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta Nasution, Widyaiswara Kepolisian Utama TK I Sespim Lemdiklat Polri Irjen Eko Hadi Santoso, dan mantan Kadiv TIK Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka yakni Listyo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi telah ditahan di Rumah Tahanan Negara Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat. Sementara Slamet Uliandi belum ditahan karena alasan sakit.
Berdasarkan temuan awal penyidik, dugaan penyadapan tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga sejumlah pihak lain seperti menteri, tokoh politik, pengusaha, media, hingga tokoh masyarakat.
Para tersangka disangkakan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman 10 tahun penjara, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman 6 tahun penjara, serta Pasal 31 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman 8 tahun penjara.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Istana mengkategorikan perbuatan tersebut sebagai bentuk makar.
Rotasi dan mutasi di tubuh Polri merupakan hal yang lumrah sebagai bagian dari pembinaan organisasi dan penyegaran personel. Namun, mutasi kali ini menjadi sorotan karena dilakukan bersamaan dengan bergulirnya kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan pucuk pimpinan Polri.
Penarikan dua Komjen dari KSP ke Lemdiklat Polri dibaca sebagai langkah penataan ulang personel di lingkaran strategis untuk memastikan soliditas institusi di bawah kepemimpinan Kapolri baru.
Publik kini menanti kelanjutan proses hukum yang transparan dan akuntabel terhadap kasus yang diklaim menyasar kepala negara dan pejabat tinggi lainnya. (CNNindonesia/TJI)
